人材育成担当官・Pejabat Pembina Kepegawaian（現地では「PPK」と知られている）若しくは他の政府役員によって採用され、政府の機関で特定職務を遂行し、所得が国家予算・Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara（現地では「APBN」と知られている）または地方予算・Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah （現地では「APBD」と知られている）の負担とする人材です。（政令2012年第56号）
2007年以来、ディアンさんはインドネシア共和国最高裁判所（以下は「MA」という）の名のもとに、独立行政法人日本国際協力機構（英文名称Japan International Cooperation Agency （JICA））のプロジェクトに起源に、MAとの連携で和解・調停を課題として、本プロジェクトが2009年あるいは2年間に続き、「和解・調停」最高裁判所規則2008年1号が生まれました。
2009年のプロジェクトが終え、ディアンさんは国際協力部日本法務省（英文名称International Cooperation Department-Ministry of Justice Japan（ICD‐MOJ））によって引き継がれた活動を支援し、毎年インドネシアの裁判官を日本に招待される、2015年まで続いていたプロジェクトでした。2016年にJICAのプロジェクトが再び導入され、テーマは知的財産権に関するものであって、現在も継続されています。
Apakah kalian memiliki keyakinan pada suatu agama tertentu ?. apakah anda sekalian memiliki minat, takut, atau bahkan tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat mistis ?.
Di Indonesia sejak dahulu memiliki keyakinan atas keberadaan hal-hal mistis, terhadap hal itu menyediakan persembahan-persembahan, berdoa, atau merasa takut terhadapnya. bahkan sampai saat ini, masih mempertahankan keyakinan dalam bentuk keagamaan, dan mengakui keberadaan hal-hal yang bersifat mistis.
Di Indonesia, terdapat 6 (enam) agama yang diakui secara resmi oleh negara, yaitu Islam, Ketolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu.
Sumber : DataIndonesia.id, Jumlah penduduk Indonesia bedasarkan agama. Kepercayaan Lain adalah agama selain ke-Enam (mengikuti urutan dari Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) agama yang diakui, yang dikenal juga sebagai Kepercayaan Adat.
Sumber : Katadata Media Network, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020～2023.
Sebagian besar penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Untuk saat ini, jumlah penduduk indonesia mencapai 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) juta orang, dan sekitar 241 (dua ratus empat puluh satu) juta orang di antaranya adalah penganut keyakinan Islam.
Baik, tema pada kali ini akan membahasa mengenai hukum islam/hukum Syariah.
Hukum Islam/Syariah
Hukum islam atau yang dikenal dengan Syariah adalah sistem hukum dalam agama islam. Istilah “Syariah” barasal dari kata bahasa Arab yang berarti “jalan menuju mata air” atau “jalan menuju keselamatan abadi”.
Hukum Islam atau Syariah didasarkan pada kitab suci Al-Qur`an, tindakan dan ajaran Nabi Muhammad saw ”Sunnah”, serta catatan-catatan tentang tindakan dan perkataan Nabi Muhammad yang dikenal sebagai “Hadist”.
Syariah mempengaruhi barbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Muslim dan sewaktu-waktu mencari panduan atas aspek kehidupan sehari-hari mengenai hukum keluarga, keuangan, bisnis, dan ekonomi berdasarkan Syariah.
Syariah layaknya sistem hukum lainnya, merupakan sistem hukum yang kompleks, dan seringkali memerlukan panduan dan putusan dari ulama/ilmuwan hukum Islam. Panduan atau keputusan oleh Ahlinya, dalam hukum islam disebut “fatwa”. “fatwa” adalah penjelasan hukum yang dikeluarkan oleh ulama/ilmuwan hukum Islam, dan dianggap sebagai panduan resmi bagi umat Islam dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam/Syariah.
Syariah terkadang dianggap sebagai sistem yang sangat ketat dan membatasi kebebasan individu dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, dalam Syariah terdapat beragam ketentuan yang mencakup “wajib”, “dilarang”, “tidak dianjurkan”, “dianjurkan”, dan“diperbolehkan”merupakan kategori yang memberikan fleksibilitas dan kelonggaran bagi individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Dalam Syariah, tidak sekedar pada larangan dan kewajiban saja, terdapat tingkatan yang lebih terperinci sebagai berikut :
Harus dilakukan (Wajib)
Dianjurkan dilakukan (Sunnah)
Diperbolehkan dilakukan (Halal)
Dianjurkan dihindari (Makruh)
Dilarang dilakukan (Haram)
Syariah mengenai “Haram” merujuk pada hal yang dilarang, berikut beberapa contoh utama :
Riba/Bunga : dalam Islam, riba atau bunga yang diambil atau dibayarkan pada pinjaman uang itu dilarang. Hal ini merupakan perdagangan yang tidak etis/sehat.
Kontrak yang melibatkan ketidakpastian : perjanjian yang didasarkan pada ketidak pastian atau gharar, seperti pembuatan kontrak yang melibatkan pengabaian hak di masa depan dan perdagangan derivatif dianggap melanggar Syariah.
Transaksi dengan Spekulasi murni sebagai contoh perjudian merupakan hal yang dilarang.
Perdagangan tidak etis : perdagangan yang melibatkan barang-barang atau aktifitas-aktifitas yang tidak etis dalam islam seperti produk mengandung babi, alkohol, pornografi dan lainnya.
Keberlakuan Syariah di Indonesia
Hukum Islam atau Syariah di Indonesia, berlaku dalam beberapa wilayah, konteks ekonomi, dan khususnya berlaku untuk umat Islam (selanjutnya disebut “Muslim”). Sebagai contoh, provinsi Aceh merupakan wilayah dengan otonomi khusus yang menerapkan Syariah dalam kehidupan sosial. Selain itu, beberapa bagian di pulau Jawa, Sumatera (selain Aceh seperti Bengkulu), Kalimantan, dan Sulawesi (Gorontalo) memiliki jumlah penduduk Muslim yang signifikan.
Syariah pada dasarnya hanya berlaku untuk Muslim dan diterapkan secara formal dalam konstitusi, yang di interpretasi dalam bentuk undang-undang dan peraturan yang memperkuat keyakinan Muslim. Hal ini mencerminkan ajaran Islam dalam bentuk tertulis, dan diakui oleh negara atas keberlakuan hukumnya.
Di Indonesia, beberapa upaya telah berhasil dalam meresmikan Syariah melalui proses hukum. Sebagai contoh, Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan amandemen nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Pengadilan Agama nomor 7 tahun 1989, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan amandemen nomor 8 tahun 2019、Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang telah diberlakukan.
Penerapan Syariah bagi non-Muslim merupakan suatu pilihan. Namun, beberapa hal seperti perkawinan, haji, zakat, dan penyelesaian konflik yang diselesaikan melalui pengadilan agama tidak berlaku untuk non-Muslim.
Bagi pengusaha dan investor yang ingin melakukan bisnis di Indonesia, perlu untuk memahami keberadaan Syariah untuk memastikan kelancaran bisnis dan mengoptimalisasi kan keuntungan.
Sebagai contoh, memperoleh sertifikat halal untuk bisnis makanan dan minuman merupakan pilihan yang dapat meningkatkan daya tarik bisnis di kalangan Muslim. Hal ini memungkinkan banyak Muslim untuk menikmati produk tersebut dan menghasilkan keuntungan maksimal.
Selain itu, layanan perbankan Syariah, perdagangan Syariah, penyewaan tanpa bunga, dan berbagai jenis kegiatan bisnis yang sesuai dengan Syariah diakui dan diizinkan di Indonesia.
Demikian untuk pembahasan kali ini. Bagaimana menurut anda sekalian mengenai hal ini ?
Pendapat saya, untuk pertimbangan terhadap Syariah merupakan tindakan yang rasional. Sebab oleh fakta sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim, yang merupakan sebagian dari 80% (delapan puluh persen) dari total populasi negara. Dengan mempertimbangkan penyediaan produk sesuai dengan ketentuan Syariah dan sertifikasi halal, dapat menjadi faktor penilaian dan reputasi bisnis di Indonesia, dan memungkinkan masyarakat Muslim untuk menikmati produk tersebut.
Bagaima kabar semuanya ? ini dengan saya Isamu selaku peserta magang asal Indonesia.
Izinkan saya bercerita sedikit ya…
Walaupun sudah memasuki musim gugur, semakin hari semakin suhu menurun, dan saya cukup kewalahan. Oleh berasal dari negara kepulauan di garis katulistiwa, saya tidak tahan atas suhu yang cenderung dingin. Seperti hal nya suhu sekitar 22 celcius saja, seluruh tubuh saya sudah merasa dingin dan menggigil.
Baik, berlanjut ke tema artikel ini, saya akan berbagi informasi mengenai Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 2023, Indonesia untuk sementara mencabut kebijakan bebas visa wisata untuk Warga Negara Asing (WNA) dari 159 (seratus lima puluh sembilan) negara.
Mengapa kebijakan ini dicabut ? mari kita selidiki!
Berdasarkan keterangan Menteri Hukum dan HAM, pencabutan sementara kebijakan bebas visa wisata dilakukan untuk mengendalikan kehidupan bermasyarakat, mengatasi gangguan ketertiban umum dan menghindari penyebaran penyakit dari negara-negara yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di mana kendala penyakit belum terkendali.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan atas pencabutan kebijakan ini. Evalusasi ini akan menentukan apakah kebijakan bebas visa wisata memberikan manfaat bagi negara.
Berikut ini merupakan 10 (sepuluh) yang saat ini masih berlaku kebijakan bebas visa wisata untuk masuk ke Indonesia. Dari 10 (sepuluh) negara tersebut, 9 (sembilan) negara merupakan anggota ASEAN (Asosiasi Negara Asia Tenggara) , dan 1 (satu) negara adalah negara yang menjadi anggota berdasarkan prinsip ASEAN :
Malaysia
Filipin
Singapura
Thailand
BruneiDarussalam
Vietnam
Myanmar
Laos
Kamboja
Timur Leste(yang menjadi negar pengamat pada November 2022)
Penerapan kebijakan ini masih tergolong baru, sehingga evaluasi pada saat ini masih terbatas dan hasil yang jelas serta konsisten belum dapat diperoleh.
Pemerintah berencana mengamati dampak pencabutan sementara ini untuk selama 3 (tiga) bulan.
Untuk kembali menerapkan kebijakan bebas visa wisata, didasarkan atas pertimbangan negara-negara mana yang memberikan manfaat ekonomi, pemerolehan devisa, dan aspek keamanan.
Tidak usah khawatir. Bagi warga negara dari negara yang dicabut bebas visa visata nya, anda masih dapat berkunjung ke Indonesia dengan mendapatkan visa kedatangan (Visa on Arrival/VOA) di bandara atau pelabuhan, atau dengan menggunakan aplikasi online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendapatkan visa elektronik (E-Visa).
Tautan link dibawah merupakan cara pemerolehan E-VOA di Indonesia :
